Hukum Syar'i, FIQIH

ILMU FIQIH

HUKUM SYAR’I

DISUSUN OLEH :

NURUL HIKMAH SILMI KAFFAH ARIF ARAFAH YULIASTI

(20100116065) (20100116054) (20100116056) (20100116052)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN AKADEMIK 2016/1017

  

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR                                                                                    i

DAFTAR ISI                                                                                                   ii

BAB I PENDAULUAN                                                                                 1
A. Latar Belakang                                                                                1
B. Rumusan Masalah                                                                           1

BAB II PEMBAHASAN                                                                               2
 A. Pengertian Hukum Syar’i                                                               2
 B. Pembagian Hukum Syar’i                                                              4

BAB III PENUTUP                                                                                        10
    Kesimpulan                                                                                      10

DAFTAR PUSTAKA                                                                                     11

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan dan kesempatannya kepada kita semua, terutama kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

Berikut ini, penulis mempersembahkan sebuah makalah yang berjudul  “Hukum Syar’i”, penulis mengharapkan makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua, terutama bagi penulis sendiri.

Kepada pembaca yang budiman, jika terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam makalah ini, penulis mohon maaf, karena penulis sendiri dalam tahap belajar. Dengan demikian, tak lupa penulis ucapkan terimakasih, kepada para pembaca. Semoga Allah memberkahi makalah ini sehingga benar-benar bermanfaat.

Gowa, Desember 2016

Kelompok 5

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Segala amal perbuatan manusia, perilaku dan tutur katanya tidak dapat lepas dari ketentuan hukum syari'at, baik hukum syari'at yang tercantum di dalam Quran dan Sunnah, maupun yang tidak tercantum pada keduanya, akan tetapi terdapat pada sumber lain yang diakui syari'at. Sebagaimana yang di katakan imam Ghazali, bahwa mengetahui hukum syara' merupakan buah (inti) dari ilmu Fiqh dan Ushul fiqh. 

Sasaran kedua disiplin ilmu ini memang mengetahui hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Meskipun dengan tinjauan yang berbeda. Ushul fiqh meninjau hukum syara' dari segi metodologi dan sumber-sumbernya, sementara ilmu fiqh meninjau dari segi hasil penggalian hukum syara', yakni ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa igtidha (tuntutan perintah dan larangan), takhyir (pilihan), maupun berupa wadhi (sebab akibat), yang di maksud dengan ketetapan Allah ialah sifat yang telah di berikan oleh Allah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang mukallaf. Seperti hukum haram, makruh, wajib, sunnah, mubah, sah, batal, syarat, sebab, halangan (mani') dan ungkapan lain yang akan kami jelaskan pada makalah ini yang kesemuanya itu merupakan objek pembahasan Ilmu Ushul Fiqh.

Maka, lewat makalah ini kami akan mencoba membahas tentang hukum syara' yang berhubungan dengan hukum taklifi dan hukum wadhi. Semoga makalah ini dapat membantu pembaca dalam proses pemahaman dalam mempelajari Ilmu Ushul Fiqh.

A.    Rumusan Masalah

1.      Apa Pengertian Hukum Syar’i?

2.      Apa Pembagian Hukum Syar’i?         

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Hukum Syar’i

Pengertian hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atas yang lain. Sedangkan hukum menurut istilah agama (syara’) adalah tuntutan dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi tiap-tiap orang mukallaf.

Secara lughawy  syariat berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang sesungguhnya harus diturut. Syariat juga berarti tempat yang akan dilalui untuk mengambil air di sungai.

Kata syariat terdapat dalam beberapa ayat al-Qur’an seperti dalam surah Al-Maidah ayat 48, Al-Syura ayat 13, dan Al-Jatsiyah ayat 18, yang pada prinsipnya mengandung arti jalan yang jelas membawa  pada kemenangan. dalam hal ini yang disebut syariat adalah agama Islam. Adapun dari segi kesamaan antar syariat Islam dengan jalan air (seperti dalam arti lughawy di atas) terletak pada bahwa siapa yang mengikuti syariat jiwanya akan mengalir dan bersih.

Hukum syara’ merupakan satu nama hukum yang disandarkan pada syariat atau syariah. Yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah SWT dan Rasul, baik dalam bentuk tekstual maupun hasil pemahaman ulama. Karenanya juga dikatakan berasal dari Al-Qur’an dan Hadis.

Sebenarnya kalau direnungkan lebih jauh, tida ada hukum Islam itu ditetapkan, sekalipun oleh ulama besar yang ada yaitu dikeluarkan. Jadi, para ulama hanya mengeluarkan hukum, karena hukum itu sendiri sebenarnya telah ada sebelum manusia ada. Itulah sebabnya para mujtahid dinamakan penggali hukum, bukan penetap hukum.Dari yang tersebut tampak pada kita beda hukum umum dengan hukum syariat.

Kalau hukum syariat telah ada sebelum manusia ada, sedangkan hukum umum adanya setelah manusia ada, kemudian merundingkan hukum yang akan disepakati.

Semula syariat diartikan sebagai hukum-hukum atau segala aturan yang ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk ditaati, baik berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah maupun hubungan antara sesama mereka sendiri. Dengan pengertian semacam ini, syariat diartikan agama sebagaimana disinggung dalam surat Al-Syura ayat 13.

وَيَضِيْقُ صَدْرِى وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلٰى هٰرُونَ ۝

Terjemahannya: “Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahkutidak lancar, maka utuslah Harun (bersamaku).”

Namun kemudian, penggunaannya dikhususkan kepada hukum-hukum amaliyah. Pengkhususan ini dilakukan karena agama (samawy) pada prinsipnya adalah satu, berlaku secara universal dan ajaran akidahnya pun tidak berbeda dari rasul yang satu dengan yang lainnya, yaitu tauhid, sedangkan syariat hanya berlaku untuk masing-masing umat sebelumnya. Dengan demikian, syariat lebih khusus dari pengertian agama. Ia adalah hukum amaliyah yang menurut perbedaan Rasul yang membawanya dan setiap yang datang kemudian mengoreksi dan atau menasakhkan yang dating lebih dulu.

Berkaitan dengan uraian di atas dan dikaitkan pula dengan pembicaraan kita tentang metode hukum Islam, maka dapat ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan syariat disini adalah segala aturan Allah yang berkaitan dengan amalan manusia yang harus dipatuhi oleh manusia itu sendiri. Sedangkan segala hukum atau aturan-aturan yang berasal dan atau dibangsakan kepada syariat disebut hukum syar’i.

Ahli ushul fiqh dan ahli fiqh berbeda pendangan dalam mengartikan hukum syar’i tersebut. Pihak yang pertama, mendefinisikan hukum syar’I sebagai khitab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf yang mengandung tuntutan, kebolehan, boleh pilih atau waha’ (yaitu mengandung ketentuan tentang ada atau tidaknya sesuatu hukum). Sedangkan pihak kedua, mendefinisikan sebagai efek yang dikendaki oleh titah Allah tentang perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah. Dan melalui pemahamannya terhadap definisi ini ada ulama yang mengatakan bahwa hukum syar’i itu merupakan koleksi daya upaya para fuqaha untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.

Dari definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa nash dari pembuat syara’ (Allah dan Rasul-Nya) itulah, menurut ahli ushul, yang dikataka hukum syar’i. Sedangkan menurut ahli fiqh bukan nash itu yang dimaksud dengan hukum syar’i melainkan efek dari kandungan nash itu sendiri.

B.     Pembagian Hukum Syar’i

1.      Hukum Taklifi

Taklifi artinya memberatkan, membebankan. Hukum taklifi yang dimaksud di sini adalah, tuntutan Allah pada manusia yang baligh dan berakal untuk berbuat atau untuk tidak berbuat atau memilih salah satu diantara keduanya.

a.     Ijab

Yaitu khitab yang berisi tuntutan yang mesti dikerjakan atau dilakukan. Dan hukumnya disebut wajib, yaitu apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya seperti mengerjakan sholat lima waktu, mengeluarkan zakat, dan puasa.

b. Tahrim

            Yaitu khitab yang berisi larangan dan mesti ditinggalkan. Hukumnya adalah haram, yaitu pekerjaan yang apabila dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya larangan tidak melakukan zina, tidak membunuh dengan tanpa hak.

c.   Nadab

            Yaitu khitab yang berisi tuntutan yang tidak mesti dituruti. Dan hukumnya sunah. Yaitu segala sesuatu pekerjaan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala, tetapi apabila ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Contohnya seperti mengerjakan sholat gerhana, sholat-sholat sunah lainnya.

d. Karahah

            Yaitu khitab yang berisi larangan yang tidak mesti dijauhi. Dan hukumnya dinamakan makruh. Yaitu orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala, tapi orang yang mengerjakannya tidak mendapat dosa. Contohnya merokok, memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap.

e.   Ibahah

            Yaitu khitab yang berisi kebolehan memilih antara berbuat atau tidak berbuat.hukumnya dinamakan mubah. Secara umum, mubah ini juga dinamakan jaizatau halal.  Contohnya seperti main bola, duduk-duduk, dan bersiul.

2.      Hukum Wad’i

Wad’i artinya buatan atau bikinan. Hukum wad’i yang dimaksudkan disini yaitu adanya sesuatu hukum bergantung pada ada atau tidaknya sesuatu yang lain, seperti sebab, syarat, dan manic (halangan hukum).

a.      Sebab

Yang dimaksud dengan sebab adalah segala sesuatu yang dijadikan oleh syar’I sebagai alasan bagi ada atau tidak adanya hukum dan tidak adanya sesuatu itu melazimkan adanya hukum. Sebagai contoh dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْۤا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢبِمَا كَسَبَا نَكَالاًمِّنَ اللهِ﯀ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ 38

Terjemahannya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Ma’idah: 38)

 Dalamn ayat tersebut terkandung dua hukum. Pertama, hukum taklifi, yakni dalam hal ini karena melanggar larangan mencuri. Kedua, terdapat juga hukum wad’i yakni karena ia mencuri sebagai sebab harus dipotong tangannya. Jadi, adanya pencuri memastikan adanya potong tangan.

b.      Syarat

Yang dimaksud dengan syarat disini adalah bahwa tidak adanya sesuatu memastikan tidak adanya hukum. Tetapi tidak sebaliknya, yakni adanya sesuatu harus adanya hukum. Sebagai contoh firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 110

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَءَ تُوا الزَّكٰوةَۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۝

Terjemahannya: “Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapakannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110)

Berdasarkan ayat diatas zakat hukumnya wajib, namun jika tidak cukup haul maka tidak ada hukum wajibnya. Tapi tidak pula cukupnya haul memastikan wajibnya zakat, karena masih bergantung pada hal yang lain seperti nisab. Dalam hal ini haul disebut syarat, yakni salah satu syarat wajibnya zakat.

c.       Mani’

Yang dimaksud denan mani’ adalah segala sesuatu yang dapat meniadakan hukum atau membatalkan hukum. Sebagai contoh, seseorang perempuan yang sedang haid atau nifas dilarang melakukan shalat. Jadi mani’nya di sini yaitu haid atau nifas, karena dengan adanya haid atau nifas itu maka tidak adanya kewajiban shalat atasnya.

d.      Rukhsah dan Azimah

1.)    Rukhsah , artinya mudah, ringan.

Yang dimaksud disini adalah perubahan sesuatu dari yang berat pada yang ringan atau yang lebih mudah, karena adanya satu sebab terhadap hukum ashal. Sebagai contoh dalam firman Allah QS. An-Nissa’: 101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُواۚ إِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوَّا مُّبِيْنًا ۝

Terjemahannya: “Dan apabila kamu berpergian di Bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar sholat jika kamu takut diserah orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu,” (QS. An-Nisaa: 101)

Ayat diatas mengenai keringanan pada orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengqasar shalatnya.

2.)    Azimah, artinya teguh, kuat, berat

Yang dimaksud disini adalah apa-apa yang disyari’atkan pada mulanya, dan tidak tergantung pada sesuatu uzur, atau halangan seperti shalat lima waktu sebelum ada uzur, puasa Ramadhan sebelum ada uzur atau halangan, demikian pula kewajiban lainnya dinamakan azimah.

3.)    Sah

Secara harfiah, sah berarti lepas tanggung jawab atau gugur kewajiban di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Contohnya shalat dikatakan sah karena dikerjakan sesuai yang diperintahkan syara’.

4.)    Batal

Batal dapat diartikan tidak melepas tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia, dan di akhirat tidak memperoleh pahala.

Sebagian ulama mengangap sama  antara fasad dan batal, karena batal dan fasad adalah lafaz muradif (sinonim). Adapun keduanya adalah berlawanan dengan sah.

Abu Hanifah membedakan antara batal dan fasad. Batal menurut Abu Hanifah adalah apabila sesuatu yang terlarang itu termasuk bagian atau menyangkut asal dari oerbuatan itu sendiri, seperti melakukan shalat tanpa ruku’ sedang ruku’ itu bagian dari shalat.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum syara’ merupakan satu nama hukum yang disandarkan pada syariat atau syariah. Yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah SWT dan Rasul,

Hukum syara terbagi atas dua yakni hukum taklifi yang berarti, tuntutan Allah pada manusia yang baligh dan berakal untuk berbuat atau untuk tidak berbuat atau memilih salah satu diantara keduanya dan hukum wad’i yaitu adanya sesuatu hukum bergantung pada ada atau tidaknya sesuatu yang lain, seperti sebab, syarat, dan mani’ (halangan hukum).

DAFTAR PUSTAKA

A. Djalil, Basiq., Drs.2014.’’Ilmu Ushul Fiqh”. Jakarta: Kencana     Prennadamedia Group

Bakri, Nazar., Drs., H.1991. ’’Fiqh dan Ushul Fiqh’’. Padang: Rajawali Pers

A. Djazuli., Prof., H.2004. ”Ilmu Fiqh’’. Bandung: Kencana Prennadamedia          Group